Ketua DPRD Tapteng, Rivai Sibarani, turut menyoroti pemborosan ini dan meminta agar Bimtek tidak lagi diadakan, baik untuk kepala desa maupun dinas-dinas lainnya.
Rivai menyarankan agar jika tetap diperlukan, Bimtek dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom untuk menghemat anggaran.
“Saya meminta kepada Bupati untuk menghapus kegiatan Bimtek karena ini adalah bentuk pemborosan anggaran yang tidak tepat sasaran. Presiden Prabowo telah memerintahkan efisiensi anggaran, dan kami berterima kasih kepada Bupati yang sudah menegaskan hal tersebut dalam LKPJ,” ujar Rivai.
Lebih lanjut, Rivai meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut penggunaan dana Bimtek yang fantastis ini, karena ada dugaan kuat terjadi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaannya.
“Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi kepentingan masyarakat Tapteng,” pungkas Rivai
(CV)
