Nusron Wahid: Pemimpin Wajib Adil dan Objektif, Kedekatan Emosional Bisa Menyesatkan Kebijakan

oleh -332 Dilihat
Nusron Wahid Pemimpin Wajib Adil dan Objektif, Kedekatan Emosional Bisa Menyesatkan Kebijakan
Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

CEPAT VIRAL | Nusron Wahid menegaskan bahwa keadilan merupakan kunci utama yang harus dimiliki setiap pemimpin. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).

Dalam tausiah menjelang azan magrib, Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut mengingatkan para pejabat negara agar tidak mencampuradukkan perasaan atau sentimen pribadi saat mengambil keputusan.

“Kalau kita menjadi pemimpin, kata kunci pertama adalah keadilan. Pemimpin tidak boleh prejudice dan tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.

Ia menilai banyak keputusan keliru muncul karena pemimpin terlalu dipengaruhi kedekatan emosional, baik karena kesamaan organisasi kemasyarakatan maupun latar belakang organisasi mahasiswa. Kondisi itu, menurutnya, bisa mengganggu objektivitas dalam menentukan kebijakan.

Karena itu, Nusron menekankan pentingnya menjaga jarak secara profesional meskipun memiliki kedekatan emosional dengan pihak tertentu. Sikap hati-hati dalam mengambil keputusan, kata dia, merupakan salah satu wujud nyata dari keadilan dalam kepemimpinan.

“Kadang kita punya ikatan emosional, tetapi tetap harus menjaga jarak. Keadilan itu salah satunya adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat. Setiap keputusan, menurutnya, harus berorientasi pada manfaat nyata bagi publik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Rifqinizamy Karsayuda menyoroti pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk membangun pemerintahan yang efektif dan bersih, sekaligus mendorong daerah mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.

“Sehingga dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi bisa menjadi kekuatan bagi bangsa,” ujarnya.

Acara buka puasa bersama itu juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD provinsi, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam.

(CV)