Nusron Wahid Imbau Kepala Daerah Ringankan BPHTB untuk Masyarakat Miskin Ekstrem

oleh -97 Dilihat
Nusron Wahid Imbau Kepala Daerah Ringankan BPHTB untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Foto: Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
banner 468x60

CEPAT VIRAL | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memberikan keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi masyarakat yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Imbauan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025).

Nusron menekankan pentingnya kebijakan pembebasan BPHTB bagi warga miskin ekstrem agar proses sertipikasi tanah dapat berjalan lebih cepat dan merata.

banner 336x280

“Kalau mau tanah masyarakat punya sertipikat, saya minta tolong Bapak/Ibu Kepala Daerah buatkan peraturan tentang pembebasan BPHTB, khusus untuk rakyat yang masuk kategori miskin ekstrem. Supaya tanah mereka punya kepastian hukum,” ujar Nusron.

Menurutnya, banyak tanah di Sulsel belum bersertipikat lantaran warga terkendala biaya BPHTB. Padahal, keberadaan sertipikat memberikan keamanan hukum atas kepemilikan tanah dan membuka akses masyarakat terhadap berbagai layanan pembiayaan.

“Ini persoalan besar yang harus kita atasi bersama. Kalau tanah sudah diukur, tapi belum jadi sertipikat karena belum bayar BPHTB, ya sayang. Dengan sertipikat, masyarakat lebih tenang dan punya dasar hukum yang kuat,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset milik pemerintah daerah di Sulsel. Penyerahan tersebut meliputi Kabupaten Luwu sebanyak 4 sertipikat, Pangkep 208 sertipikat, Wajo 1 sertipikat, Jeneponto 10 sertipikat, Kota Makassar 10 sertipikat, Luwu Timur 2 sertipikat, Soppeng 17 sertipikat, dan Bantaeng 2 sertipikat.

Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Abd Rahman Assegaf, yang menerima 208 sertipikat aset daerah, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN. “Aset ini bukan sekadar dokumen, tapi bagian dari neraca dan kekuatan finansial daerah. Kami akan terus bekerja sama dengan BPN untuk menuntaskan penyertipikatan seluruh aset Pemda. Terima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri, dan seluruh jajaran,” ujarnya.

(CV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.