CEPAT VIRAL | Kementerian ATR/BPN menyatakan komitmennya untuk membantu legalitas tanah dalam mendukung program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) yang digagas Kementerian PPPA. Dukungan ini difokuskan pada penyediaan dan kepastian hukum lahan untuk pelaksanaan proyek percontohan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program KPLP karena dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi perempuan dan keluarga.
“Kementerian ATR/BPN sangat mendukung program ini karena berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga serta membantu meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Ossy dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian PPPA, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah penentuan lokasi lahan oleh Kementerian PPPA. Setelah itu, ATR/BPN akan menangani proses legalitas sesuai status tanah.
Menurut Ossy, mekanisme pengelolaan lahan berbeda tergantung jenisnya. Tanah telantar dapat langsung ditangani oleh ATR/BPN, sedangkan lahan milik instansi seperti TNI, BUMN, atau pemerintah daerah harus berstatus clean and clear serta mendapatkan persetujuan pelepasan.
“Tanah non-telantar harus dilepas secara sukarela kepada negara, lalu bisa dimanfaatkan untuk program KPLP. Selain itu, opsi dari Bank Tanah juga bisa dikoordinasikan,” ujarnya.
Program KPLP merupakan inisiatif pemberdayaan perempuan berbasis komunitas melalui pengelolaan kebun pangan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pemenuhan gizi keluarga, serta kemandirian ekonomi perempuan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyatakan bahwa KPLP sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender.
“KPLP bukan hanya tempat produksi pangan, tetapi juga ruang pembelajaran praktis bagi perempuan dan anak-anak, mulai dari gizi hingga kegiatan produktif,” kata Veronica.
Program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPLP) diharapkan menjadi solusi strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas.
(CV)
