CEPAT VIRAL | Indonesia menghadapi ancaman bencana yang tinggi sepanjang 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 2.304 kejadian bencana sejak awal tahun hingga 6 November 2026. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya memasukkan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah.
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko bencana. Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan potensi ancaman bencana sejak tahap perencanaan pembangunan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu.
Berdasarkan data kejadian bencana selama 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi.
Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem mendominasi kejadian bencana tersebut. Kondisi ini menuntut pemerintah mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi ancaman bencana dalam setiap kebijakan pembangunan wilayah.
Dalu menegaskan, penataan ruang tidak sekadar menentukan lokasi pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan setiap aktivitas pembangunan sesuai dengan tingkat risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan prinsip keberlanjutan.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
RTR juga menjadi pedoman dalam penanganan wilayah pascabencana, termasuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa pemerintah memasukkan identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dalam penyusunan RTR. Proses tersebut juga mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain itu, pemerintah perlu mengendalikan pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana.
Suyus mengatakan PP Nomor 34 Tahun 2026 memberikan fleksibilitas dalam perubahan tata ruang. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan satu kali dalam lima tahun, kini pemerintah dapat melakukan perubahan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026. Jadi, kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Tata ruangnya tetap dinamis, tidak stagnan,” jelas Suyus.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menekankan pentingnya tata ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi dasar mitigasi sebelum bencana. Dokumen tersebut juga berperan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga menjadi acuan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” kata Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Melalui kegiatan ini, ATR/BPN mendorong peningkatan kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap perencanaan pembangunan yang memperhitungkan risiko bencana dapat menciptakan wilayah yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi perubahan iklim, serta mampu menjaga kelestarian lingkungan.
(CV)
