CEPAT VIRAL | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membagi 11 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke dalam lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU). Pemerintah menentukan pengelompokan ini berdasarkan kondisi lahan, tingkat kerusakan, riwayat kebakaran, hingga kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban izin.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan langkah tegas ini usai Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” ujar Nusron.
Berikut rincian pembagian lima klaster penertiban HGU tersebut:
1. Klaster Pembatalan HGU Seluruhnya ATR/BPN merekomendasikan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan karena lahan terbakar lebih dari 50 persen dan mengalami kebakaran berulang. Selain itu, perusahaan tidak menyiapkan sarana mitigasi kebakaran serta melanggar syarat Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
- PT NMIB: Luas sekitar 4.000 hektare.
- PT RKA: Luas 11.558 hektare.
- PT SKM: Luas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
2. Klaster HGU Berakhir (Diambil Alih Negara) Klaster kedua menyasar PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan lahan seluas 2.300 hektare. Karena masa berlaku HGU perusahaan ini habis sejak 2020, negara memastikan mengambil alih lahan tersebut.
3. Klaster Penolakan Penerbitan HGU Tiga perusahaan sudah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun belum memiliki HGU. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU untuk mereka, yakni PT ANI (5.244 hektare), PT BOS (4.750 hektare), dan PT AER (5.134 hektare).
Nusron juga meminta pemerintah daerah, Kemendagri, dan Ditjen Perkebunan Kementan mengevaluasi IUP ketiga perusahaan tersebut.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” tegas Nusron.
4. Klaster Pembatalan HGU Sebagian Klaster ini berlaku bagi perusahaan dengan luas lahan terbakar kurang dari 50 persen, yakni PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (1.510 hektare).
5. Klaster Pendalaman Lapangan Tiga perusahaan masih menjalani pemeriksaan fisik untuk menentukan sanksi pembatalan seluruh atau sebagian HGU. Ketiganya adalah PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.
(CV)
