Perkuat Kebijakan Berbasis HAM, Kementerian ATR/BPN Terima 2 Rekomendasi dari Menko Yusril

oleh -109 Dilihat
Perkuat Kebijakan Berbasis HAM, Kementerian ATRBPN Terima 2 Rekomendasi dari Menko Yusril

CEPAT VIRAL | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026). Masukan ini bertujuan memperkuat perumusan kebijakan pertanahan yang mengedepankan aspek hukum serta hak asasi manusia (HAM).

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersama Wamenko Otto Hasibuan menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Jakarta.

Kedua rekomendasi itu meliputi tata kelola diaspora Indonesia yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis jejaring, serta dukungan aspek materi hukum untuk tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ossy Dermawan menyambut baik langkah koordinasi tersebut dan memastikan pihaknya segera menindaklanjuti seluruh poin masukan.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi di Jakarta.

Menurut Ossy, dorongan Kemenko Kumham Imipas sangat krusial agar setiap regulasi kementerian tetap berpijak pada koridor hukum dan perlindungan HAM.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa pihaknya menyusun rekomendasi tersebut berbasis data akurat untuk menawarkan solusi konkret lintas instansi. Sepanjang tahun 2026, Kemenko Kumham Imipas telah menyalurkan rekomendasi serupa kepada 50 kementerian dan lembaga negara.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.

(CV)