CEPAT VIRAL | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional. Dukungan tersebut dilakukan melalui penyediaan lahan dan percepatan layanan pertanahan serta tata ruang.
Komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Nusron mengungkapkan, secara nasional terdapat potensi sekitar 849.000 hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi. Lahan tersebut berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
“Untuk menyukseskan program ini, kami mendukung melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang, termasuk menyiapkan potensi lahan dari HGU dan HGB yang tidak diperpanjang,” ujarnya.
Di wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 hektare. Saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional masih melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi-lokasi tersebut.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan melalui percepatan perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menargetkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pemanfaatan energi terbarukan dan mendorong kemandirian energi Indonesia.
(CV)
