CEPAT VIRAL | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong kejahatan alih fungsi lahan menjadi fokus utama dalam penanganan tindak pidana pertanahan. Langkah ini dinilai krusial untuk menyelamatkan lahan sawah yang terus menyusut dan mengancam ketahanan pangan nasional.
Nusron menyampaikan rekomendasi tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026). Menurutnya, penegakan hukum pertanahan selama ini terlalu berfokus pada aspek kepemilikan (land tenure), namun belum menyentuh aspek pemanfaatan ruang (land use).
“Supaya penanganan tindak kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada land tenure, tapi juga masuk dalam land use-nya atau fungsinya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin akan berdampak sehingga ada efek jera,” ujar Nusron dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Kementerian ATR/BPN mencatat sedikitnya 554 ribu hektare lahan sawah telah beralih fungsi secara sepihak menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lain yang melanggar aturan tata ruang. Nusron memperingatkan, pembiaran terhadap alih fungsi lahan akan membuat Indonesia bergantung pada impor pangan.
“Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti menjadi sangat tergantung kebutuhan pangan kita dengan impor. Dan kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tegas Nusron.
Selain soal alih fungsi lahan, Nusron juga merekomendasikan pelaksanaan Rakor secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota mulai tahun depan. Ia menilai pencegahan kejahatan pertanahan harus dimulai dari hulu, yakni perangkat desa yang menerbitkan surat keterangan tanah.
Nusron meminta jajaran Kepala Kantor Pertanahan menggandeng Kajari, Kapolres, dan pemerintah daerah setempat untuk mengedukasi para kepala desa serta petugas pembuat surat keterangan terkait administrasi pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” kata Nusron.
Ia pun menginstruksikan seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat bawah. Usai membuka Rakor dengan pemukulan gong, Nusron turut menyerahkan piagam penghargaan dan pin emas kepada 12 perwakilan yang berhasil menuntaskan target operasi tindak pidana pertanahan.
(CV)
