CEPAT VIRAL |
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025). Di hadapan ratusan peserta dari pusat hingga daerah, ia meminta seluruh jajaran memanfaatkan forum tahunan ini secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Rakernas ini kami nyatakan dibuka. Semoga bermanfaat dan menghasilkan keputusan-keputusan yang optimal dan berkualitas untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Nusron dalam sambutannya.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian ATR/BPN”, Nusron menekankan tiga agenda utama yang wajib dituntaskan tanpa kompromi: penyelesaian berkas layanan pertanahan, penyelesaian residu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pemutakhiran data pertanahan.
Ia menegaskan pentingnya menelusuri secara detail akar masalah tunggakan layanan.
“Ini tunggakan pekerjaan yang mau tidak mau harus kita selesaikan. Harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah di dokumen historis, dokumen yuridis, atau Peta Bidang Tanah (PBT)-nya, mohon dicek satu per satu,” tegasnya.
Terkait pemutakhiran data, Nusron mengingatkan jajarannya memanfaatkan masa libur Natal dan akhir tahun untuk mempercepat layanan.
“Setahun ini kita berhasil menyelesaikan 2,4 juta. Saya sudah instruksikan waktu Rapim supaya masuk pada waktu libur. Kalau Natal nanti yang nasrani libur, yang muslim masuk. Siapa tahu saat keluarga berkumpul ada momentum untuk pemutakhiran sertipikat tanah, termasuk ukur ulang,” jelasnya.
Selain tiga agenda prioritas tersebut, Nusron menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai fondasi iklim investasi yang kondusif dan percepatan perizinan.
“RDTR menjadi pintu masuk awal untuk iklim usaha yang kondusif dan percepatan perizinan,” tambahnya.
Rakernas ATR/BPN 2025 digelar pada 8–10 Desember dan diikuti 471 peserta, mulai dari pejabat tinggi madya dan pratama, Kepala Kanwil BPN Provinsi, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, hadir sebagai pembicara kunci dalam pembukaan.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, Menteri Nusron menyerahkan penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur serta 23 Kepala Kantah kabupaten/kota.
Penghargaan diserahkan bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Dalu Agung Darmawan, dan perwakilan Kementerian PANRB, Kamaruddin.
(CV)
