CEPAT VIRAL | Suasana malam di Kampus Universitas Indonesia, Senin (23/2/2026), terasa berbeda. Di sela ibadah Ramadan, ratusan jemaah dan alumni berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI untuk mengikuti Kajian Tarawih. Di hadapan mereka, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berbicara tentang satu hal mendasar: pentingnya sanad keilmuan dalam membangun kepemimpinan yang adil.
Dengan gaya lugas, Nusron mengingatkan bahwa ilmu tanpa sanad berpotensi menyesatkan. Ia mengutip pandangan Imam Muslim dalam Shahih Muslim yang menempatkan sanad sebagai bagian penting dari ajaran agama.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanad, orang bisa tersesat, berbicara semaunya sendiri,” ujar Nusron.
Menurutnya, prinsip itu tidak berhenti di ruang ibadah. Dalam tata kelola pemerintahan, “sanad” diterjemahkan sebagai data, regulasi, serta kerangka hukum yang jelas. Tanpa fondasi normatif dan fakta yang teruji, kebijakan publik rawan berubah menjadi sekadar persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Dalam pemaparannya, Nusron menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan teknis menyusun aturan. Lebih dari itu, ia menyentuh dimensi moral seorang pemimpin.
Ia menyebut, setiap manusia memiliki kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, atau mendahulukan kepentingan pribadi. Jika dorongan itu tak dikendalikan, kebijakan bisa menjauh dari rasa keadilan.
Sebagai pengingat, Nusron membacakan doa Rasulullah tentang pemimpin yang mempersulit rakyatnya agar dipersulit hidupnya, dan sebaliknya, pemimpin yang mempermudah urusan rakyat agar dimudahkan hidupnya.
“Ini doa yang harus jadi alarm moral bagi siapa pun yang memegang amanah publik,” katanya.
Distribusi Tanah dan Keadilan Sosial
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7, “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.
Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan untuk memperkuat distribusi sumber daya yang lebih adil.
Penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, hingga penataan ruang disebutnya sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat.
“Negara bisa bertahan bukan karena simbol atau identitas formalnya, tapi karena keadilannya,” tegas Nusron.
Menutup kajian, Nusron mengajak alumni dan mahasiswa UI memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Ia menekankan pentingnya memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis memastikan kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial yang nyata.
(CV)
