CEPAT VIRAL | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengejar target pendaftaran tanah seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat dengan dukungan finansial dari Bank Dunia.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa ILASPP membawa dampak besar bagi tata kelola pertanahan nasional. Menurutnya, program ini menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tata ruang dan administrasi tanah di Indonesia.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan,” kata Dalu saat membuka Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Untuk mengejar target tersebut, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan modernisasi sistem informasi dan integrasi data pertanahan. ATR/BPN juga menggandeng instansi lain seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri agar koordinasi data semakin akurat.
Dalu menambahkan, kunci keberhasilan proyek ini bergantung pada komitmen pemerintah dan efektivitas koordinasi lintas lembaga. Dukungan nyata berupa penguatan organisasi, penyediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak agar program berjalan optimal.
Melalui perbaikan administrasi ini, pemerintah berharap tata ruang nasional makin terintegrasi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri Land Tenure Specialist Bank Dunia Willem van der Muur, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta jajaran pejabat tinggi ATR/BPN.
(CV)
