Pernyataan tersebut sempat memberikan harapan baru bagi masyarakat, yang kemudian beramai-ramai melaporkan berbagai dugaan penyelewengan di desa masing-masing. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya tiga desa yang diproses, sementara kasus di desa lainnya dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Situasi ini membuat masyarakat Tapteng mulai mempertanyakan integritas kepemimpinan Masinton-Mahmud.
Sebagian warga mulai menyadari adanya permainan politik di balik kasus ini, sementara yang lain masih berharap besar agar kepemimpinan Masinton-Mahmud mampu membawa perubahan nyata dan menjadikan Tapteng sebagai daerah yang lebih transparan dan bebas dari korupsi serta naik kelas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Masinton Pasaribu terkait alasan hanya tiga desa yang diproses dalam kasus dugaan penyelewengan BLT ini.
Masyarakat pun masih menanti langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan. (CV)
