CEPAT VIRAL | Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menerima kunjungan delegasi Timor-Leste di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan dengan Vice-Minister for Institutional Strengthening Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, ini membahas sistem pengelolaan tanah sekaligus menjajaki kerja sama kelembagaan kedua negara.
Ossy menyambut baik diskusi bilateral tersebut. Menurutnya, perbedaan sistem hukum tidak menghalangi kedua negara untuk saling bertukar pengalaman.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” kata Ossy dalam keterangannya.
Dalam pertemuan itu, Ossy memaparkan tugas utama Kementerian ATR/BPN dalam mengurus agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, kementerian fokus mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Indonesia.
Ossy menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Administrasi yang tertib menjadi fondasi penting untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ia menilai pengalaman panjang Indonesia membangun sistem pertanahan bisa menjadi referensi bagi Timor-Leste. Kementerian ATR/BPN pun membuka pintu untuk diskusi lanjutan terkait regulasi, pengelolaan data, hingga transformasi layanan pertanahan berbasis teknologi.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ujar Ossy.
Delegasi Timor-Leste turut menyoroti aspek teknis penyertipikatan dan pendataan dokumen lama. Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Asnaedi memaparkan mekanisme pendataan sertipikat terbitan sebelum tahun 1997, serta jenis hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios yang hadir bersama Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Soares mengapresiasi keterbukaan Kementerian ATR/BPN. Meski kerangka regulasi kedua negara berbeda, ia berharap praktik tata kelola pertanahan di Indonesia dapat menjadi acuan bagi Timor-Leste.
Paulo juga mendorong agar komunikasi dan koordinasi teknis terus berlanjut demi mematangkan peluang kerja sama penguatan kelembagaan pertanahan ke depan.
(CV)
